Terkuak!! Jokowi Memang Kejam ,Inilah Kekejaman Jokowi..

Joko Widodo (Jokowi), sebuah nama yang dimaknai beragam oleh berbagai pihak. Bagi sebagian orang, Jokowi adalah seorang yang sederhana. Bagaimana tidak, saban hari Jokowi hanya mengenakan satu jenis pakaian: baju kemeja putih dan celana hitam.

Kesederhanaan Jokowi juga nampak dari kesehariannya. Jokowi kerap mengunjungi tempat-tempat umum yang tidak pernah dilakukan oleh para pendahulunya, seperti pasar-pasar tradisional, warung-warung makan di pinggir jalan, serta tempat-tempat-tempat umum lainnya.

Sebagian orang lagi mungkin akan menyebut bahwa Jokowi adalah pribadi yang sangat merakyat. Dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah di Indonesia, kita melihat betapa Jokowi sangat dekat dengan rakyatnya. Jokowi tidak sungkan untuk turun langsung menemui masyarakat, berbincang hangat dengan mereka tanpa ada sekat di antara mereka. Kebiasaan ini pula yang selalu membuat para pengawalnya kelabakan.

Jokowi juga mungkin dianggap sebagai seorang pemimpin pendobrak yang revolusioner. Saudara-saudara kita di Papua telah merasakan pemikiran dan kebijakannya yang revolusioner itu. Jokowi hadir tidak dengan cara-cara yang biasa yang kesannya hanya seremonial belaka. Namun, Jokowi hadir langsung di pusat-pusat permasalahan yang selama ini tidak tersentuh. Dengan kehadirannya tersebut, Jokowi tahu persis tindakan apa yang harus dilakukannya.

Visi revolusioner Jokowi begitu terasa di wilayah timur Indonesia. Di samping fasilitas jalan yang terus digenjot, Jokowi juga secara berkelanjutan menjawab segala persoalan klasik yang selama ini seakan-akan tidak terpecahkan. Fasilitas pertanian seperti embung dan bendungan, serta pembukaan lahan persawahan baru dikerjakan secara massif. Begitu juga pelabuhan serta bandara udara diberbaiki serta dibangun untuk menekan harga-harga yang cukup mahal selama ini.

Bahkan anggaran untuk pembangunan berbagai infrastruktur di Indonesia pada APBN 2018, sebagian besarnya dialokasikan untuk pembangungan infrastruktur di berbagai tempat di Indonesia Timur. Perhatian besar Jokowi untuk mengangkat kawasan Indonesia Timur setara dengan kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat memang tidak diragukan lagi. Daerah yang selama ini seakan-akan terabaikan, namun oleh kecintaaannya, Jokowi secara perlahan mengubahnya menjadi sama dengan kawasan Indonesia lainnya.

Namun bagi sebagian orang lagi, Jokowi adalah seorang presiden yang kejam dan bengis. Bahkan Fadli Zon, politkus Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu, menyebut Jokowi sebagai seorang diktator. Ketegasan Jokowi menentang siapa saja yang anti-Pancasila dan yang ingin merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, malah dianggap Fadli Zon sebagai sebuah kediktatoran.

Ketika Jokowi sedang gencar-gencarnya menanamkan nilai-nilai Pancasila dan jiwa nasionalisme kepada seluruh masyarakat Indonesia, ketika Jokowi sedang giat-giatnya menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, ketika Jokowi sedang marak-maraknya membangun berbagai infrastruktur, Fadli Zon malah menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Sepertinya Fadli Zon tidak senang negeri ini aman, damai, bergerak maju, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain.

Bagi mereka yang kepentingannya terganggu, Jokowi memang kejam. Teramat kejam malah. Beberapa kebijakan Jokowi selama ini, mungkin menjadi bukti kekejamannya sejak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Kebijakan Jokowi menenggelamkan kapal-kapal asing illegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia, lewat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, membuat para pengusaha yang selama ini menikmati hasil dari penangkapan ikan illegal di laut Indonesia tersebut, berang. Miliaran atau bahkan triliunan Rupiah yang dihasilkan dari kegiatan illegal tersebut, dihentikan oleh Susi.

Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa pencurian ikan di perairan Indonesia selama ini mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar yang mencapai US$ 20 miliar, atau setara dengan Rp. 265 triliun per tahun. Jumlah uang yang cukup besar tersebut, selama ini dinikmati oleh para mafia ikan. Sementara para nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil menangkap ikan, harus gigit jari.

Malaysia, Vietnam, Thailand, Myanmar, Filipina dan Tiongkok menjadi negara-negara yang sangat diuntungkan selama ini. Sebelum kebijakan Susi yang mengundang reaksi beragam dari berbagai pihak itu dilaksanakan, negara-negara tersebut begitu bebasnya mencuri ikan di lautan Indonesia. Berton-ton ikan segar dari Indonesia diangkut ke negara-negara tersebut.

Peralatan mereka yang jauh lebih canggih dibandingkan dengan peralatan yang dimiliki oleh para nelayan Indonesia, membuat mereka menjadi penguasa lautan Indonesia. Akibatnya, harga ikan di Malaysia misalnya jauh lebih murah ketimbang harga di Indonesia. Keadaan ini membuat Indonesia harus mengimpor ikan dari negara-negara tersebut. Ikan yang asalnya dari laut Indonesia, harus dibeli kembali oleh Indonesia dengan harga yang cukup mahal. Menyedihkan bukan?

Namun, Jokowi dengan segera mengatasi permasalahan akut tersebut, segera setelah dia dilantik menjadi presiden. Jokowi membuat aturan tegas terhadap kapal-kapal asing yang hendak melaut di Indonesia. Bagi yang melanggar, hukumnya jelas: ditenggelamkan. Dan sejak kebijakan tersebut diberlakukan, sudah 317 kapal dengan berbagai ukuran ditenggelamkan. Kapal asal Vietnam menjadi yang terbanyak, 142 kapal.

Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pendapatan negara dari sektor perikanan. Penerimaan negara dari sektor ini pada tahun 2016 naik drastis menjadi Rp. 360,86 miliar, dari sebelumnya hanya Rp. 77,49 miliar. Di mana nilai produksi ikan pada tahun 2016 mencapai Rp. 125,38 triliun (6,83 juta ton ikan). Dan pada tahun 2017, diperkirakan nilai produksi ikan sebesar Rp. 134 triliun. (Link terkait di sini.)

Begitu pula dengan dibubarkannya Petral oleh Jokowi, pada 13 Mei 2015 lalu. Wacana pembubaran perusahaan yang bertugas membeli minyak dan selanjutnya menjualnya ke Pertamina itu, sesungguhnya sudah terjadi sejak tahun 2006. Namun hingga pemerintahan SBY berakhir tahun 2014 lalu, Petral tetap kokoh. SBY yang merupakan seorang Jenderal itu tidak sanggup melawan kuatnya pengaruh Petral.

Adalah Sudirman Said ketika menjabat sebagai Menteri BUMN ketika itu. Sudirman Said mewacanakan pembubaran Petral. Namun usahanya itu sepertinya tidak mendapat dukungan dari sang komandan. Hingga akhirnya Sudirman Said ditendang dari kabinet SBY.

Begitu pula ketika Dahlan Iskan mengemban jabatan Menteri BUMN. Dia kembali menggulirkan pembubaran Petral. Dahlan Iskan melihat ada permainan besar di dalam tubuh Petral yang mengakibatkan negara menanggung kerugian atas permainan tersebut. Namun, sesuai dengan pengakuan Dahlan Iskan, oleh karena rencananya tersebut, tiga kali dia harus mengahadap sang Bos. Dahlan Iskan malah menyebut ada pengaman dari “atasan” terkait pembubaran Petral tersebut.

Namun hal itu tidak berlaku bagi Jokowi, belum setahun berkuasa, Jokowi yang “ndeso” dan kurus kerempeng itu berhasil membubarkan Petral. Jokowi, dengan langkah cepat membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri. Tim bentukan Jokowi tersebut menemukan bahwa ada indikasi kerugian negara karena di dalamnya terjadi praktek kartelisasi yang menyebabkan ketidakefisienan.

Akibatnya, negara dirugikan hingga triliunan Rupiah. Dalam suatu kesempatan setelah Petral resmi dibubarkan, Jokowi menyebut bahwa adalah lebih baik membeli minyak langsung pemerintah ke pemerintah karena itu jelas lebih murah, bukan lewat orang ketiga seperti Petral.

Jokowi sadar betul, ada orang-orang hebat dan kuat dibalik berkuasanya Petral selama ini. Dan itu pulalah yang membuat pemerintah sebelumnya terkesan tidak berani membubarkan perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1969 tersebut. Akan tetapi, kecintaan Jokowi terhadap Indonesia, mengalahkan segala ketakutan dan kekuatiran terhadap keperkasaan Petral. (Link terkait di sini.).

Terus, apa lagi kekejaman Jokowi lainnya? Ditandatanganinya Perppu Pembubaran Ormas oleh Jokowi pada 10 Juli 2017 lalu mungkin menjadi kekejaman Jokowi berikutnya. Korban pertama dari penerbitan Perppu tersebut adalah dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah.

Organisasi kemasyarakatan tersebut dianggap sebagai sebuah ormas yang anti-Pancasila. Ormas tersebut juga dituduh telah menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat akibat dari berbagai gerakan yang mereka lakukan serta ujaran kebencian yang kerap mereka sebarkan.

Organisasi yang telah berdiri sejak zaman Orde Baru tersebut bercita-cita untuk mengubah Indonesia menjadi negara khilafah, mengganti Pancasila sebagai dasar negara, serta tidak setuju dengan UUD 1945. Organisasi yang sebelumnya begitu bebas melakukan aksi-aksinya itu, di zaman Jokowi hal itu tidak terjadi.

Gerakan yang sifatnya merongrong persatuan dan kesatuan bangsa harus ditumpas. Mungkin tidak hanya HTI, ormas-ormas lain juga yang masih berani mencoba menumbangkan kokohnya Pancasila pasti digebuk.
Begitu juga terhadap jaringan sindikat Saracen yang beberapa hari ini menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat.

Ulah mereka yang menyebar berita-berita bohong serta ujaran-ujaran kebencian bermuatan SARA yang melibatkan 800 ribu akun di media sosial tersebut membuat publik geram. Mereka berusaha menggiring opini publik sesuai dengan yang mereka inginkan lewat status serta “meme” yang mereka sebar.

Keprihatinan Jokowi terhadap keberadaan Saracen ditunjukkannya atas perintah tegasnya terhadap Kapolri dan jajarannya. Bahkan Jokowi juga memerintahkan untuk menyelidiki isu yang menyebut bahwa ada orang-orang besar di balik keberadaan Saracen, termasuk diisukannya seorang Jenderal terlibat di dalamnya sebagai salah satu dewan penasihat.

Dan, kekejaman Jokowi yang paling menyakitkan adalah dilepasnya saham PT. Freeport kepada Indonesia sebesar 51 persen. Perusahaan tambang asal Amerika yang telah melakukan penambangan di Gunung Grasberg sejak tahun 1988 tersebut tidak kuasa dengan kekejaman Jokowi.

Pada awal rencana ini dihembuskan oleh pemerintah, pihak Freeport berkeras, bahkan akan menempuh upaya hukum atas permintaan pemerintah Indonesia tersebut untuk melakukan divestasi saham sebesar 51 persen. Namun, upaya itu diurungkan oleh Freeport. Pada akhirnya, mereka lebih setuju menempuh upaya perundingan yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia.

Lewat perundingan yang cukup alot dan panjang tersebut, akhirnya pada 27 Agustus 2017 lalu, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta wakil dari Kementeriaan Koordinator Perekonomian, Kemenko Kemaritiman, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM, bersama dengan pihak Freeport, mencapai sebuah kesepakatan besar di mana 51 persen saham Freeport sah menjadi milik Pemerintah Indonesia.

PT. Freeport, yang selama hampir sepuluh tahun menguasai tanah Papua, lebih banyak rugi dari pada untungnya. Berjuta-juta ton emas telah diangkut dari tanah Papua, namun tidak berdampak bagi rakyat Papua yang sebagian besar penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Hal inilah yang membuat Jokowi terenyuh. Atas keprihatiannya itu, Jokowi berupaya keras untuk menjadi penguasa di Freeport. Dan upaya kerasnya itu telah berbuah manis. Lebih dari separuh saham Freeport kini dikuasai Indonesia. itu artinya, pendapatan negara dari perusahan tambang emas terbesar di dunia tersebut akan berlipat-lipat ganda yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Sebenarnya masih banyak lagi kekajam Jokowi yang membuat banyak orang terusik bahkan marah. Sebutlah pemberian grasi kepada Antasari Azhar, yang mengakibatkan SBY berang. Dan juga sikap tegasnya terhadap pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia, juga mengakibatkan banyak orang yang selama ini hidup berkelimpahan dari bisnis haram itu kejang-kejang.

Pergerakan mereka kini semakin sempit. Perang terhadap narkoba yang benar-benar diseriusi oleh Jokowi membuat para mafia penghancur masa depan bangsa itu harus mengatur ulang rencana jahat yang telah disusunnya.

Jokowi memang kejam. Kejam untuk hal-hal yang tidak baik. Kejam untuk hal-hal yang merusak bangsa. Kejam bagi mereka yang mencoba merongrong persatuan dan kesatuan bangsa.