Punya Laut Paling Luas Sedunia, Ini 4 Alasan Kenapa Indonesia Sampai Harus Alami Kelangkaan Garam

Di warung, garam biasanya satu plastik 2.000, sekarang jadi 5.000..”

Beberapa waktu belakangan ini pasti kalian sering dengar keluhan ibu atau saudara kalian soal mahalnya harga garam di warung, terutama di grup chat keluarga. Ya, harga garam di beberapa wilayah di Indonesia memang sedang mengalami kenaikan yang bikin pusing tujuh keliling, mulai dari ibu rumah tangga sampai produsen makanan yang menggunakan garam sebagai bahan utamanya, seperti industri ikan asin.

Padahal kalau dipikir-pikir negara kita ini ‘kan negara maritim, yang artinya sebagian besar wilayahnya adalah laut. Harusnya sih produksi garamnya melimpah. Tinggal menguapkan air laut yang memanfaatkan sinar matahari, garam pun bisa dihasilkan. Nah, kira-kira kenapa bisa krisis ya? Yuk simak bareng Hipwee News & Feature dulu guys…

Anomali cuaca, salah satu faktor yang ‘dituduh’ jadi penyebab kenapa garam di Indonesia langka

Perubahan cuaca tidak menentu via nasional.republika.co.id

Kalau kamu suka sebal karena cuaca akhir-akhir ini sering nggak menentu, kamu nggak sendirian guys. Nah perubahan cuaca yang suka tiba-tiba ini dinamakan anomali cuaca. Beberapa waktu belakangan ini, cuaca di Indonesia memang sedang ‘galau’. Bulan-bulan yang seharusnya panas, justru hujan, atau sebaliknya. Keadaan seperti ini memberikan dampak tertentu bagi beberapa pihak, salah satunya industri garam. Garam sendiri butuh sinar matahari untuk bisa diproduksi.

Cuaca yang lebih sering mendung atau hujannya ini jelas membuat stok garam nasional menurun drastis. Panen petani garam di sejumlah daerah jadi gagal terus. Pada 2016 kemarin, produksi garam nasional hanya 118.054 ton atau setara 3,7 persen saja dari target sebesar 3,2 juta ton.

Tapi faktor cuaca ternyata nggak bisa disalahkan sepenuhnya, karena usut punya usut sarana infrastruktur di tambak garam juga katanya sih minim

Sarana prasarana kurang memadai via kanalsatu.com

Menurut Abdul Halim, mantan Sekjen Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), ada alasan lain di balik merosotnya produksi garam nasional, yakni minimnya sarana prasarana di tambak garam. Seperti penerapan teknologi prisma dan teknologi ulir filter (TUF) geomembran yang masih minim dan buruknya akses air bersih dan sanitasi di lingkungan sekitar tambak. Untuk faktor satu ini, kinerja pemerintah yang jadi sorotan. Pasalnya banyaknya jumlah petambak garam di Indonesia yang mencapai 3 juta orang, tidak dibarengi dengan perbaikan berbagai infrastruktur di dunia pergaraman.

Sosialisasi tentang permodalan atau penggunaan teknologi terdepan dalam produksi garam kepada para petani juga perlu dilakukan, sambil melakukan harmonisasi kebijakan pergaraman. Ya intinya sih banyak perbaikan soal garam yang jadi PR pemerintah supaya krisis garam sebagai salah satu komoditas unggulan ini, dapat segera teratasi.

Meski dirasa merugikan banyak pihak, ternyata ada segelintir kelompok yang diuntungkan dengan krisis ini lho

Petani justru diuntungkan via www.jitunews.com

Kalau dilihat sih kelangkaan garam ini memang bikin ibu-ibu rumah tangga dan industri makanan di sejumlah daerah gigit jari ya. Tapi nyatanya nggak selamanya masalah cuma mendatangkan kerugian lho. Dalam kasus ini misalnya, petani garam justru diuntungkan karena harga jual garam yang tinggi di pasaran, mencapai 5-10 kali lipat. Mereka bisa menjual hasil panen mencapai Rp3.500/kilogram, padahal sebelum krisis harganya hanya Rp300-750/kilogram.

Tapi menurut Ketua Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras), Hasan Basri, kondisi ini hanya menguntungkan secara jangka pendek. Dengan kata lain, petani tetap harus memikirkan dampak ke depannya.

Sejauh ini solusi yang terpikirkan cuma melakukan impor garam. Tapi sejumlah pihak justru menganggap impor sama saja dengan bunuh diri

Impor garam bukan solusi terbaik via www.tribunnews.com

Salah satu orang yang menolak impor garam dijadikan solusi utama adalah Abdul Halim, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan. Dirinya mengatakan bahwa sebenarnya kebijakan tersebut kurang cocok lantaran luas pertambakan garam nasional produktif terus meningkat, yang sebelumnya 13.639 hektar menjadi 24.254 hektar, dan tersebar di 44 kabupaten/kota di Indonesia. Jadi sebenarnya Indonesia nggak butuh-butuh banget untuk impor garam. Halim juga menambahkan kalau Juli-September 2017, panen garam rakyat akan dimulai. Lagipula, awal 2017 lalu pemerintah sudah melakukan impor 70.000 ton garam dari India dan Australia lho.

Hasan Basri juga ada di pihak yang kontra soal impor ini. Bahkan menurutnya sebelum keluar kebijakan pemerintah tentang impor, harga jual garam dari petani sudah sering anjlok. Lah apalagi kalau sudah impor ya? Maka dari itu, Basri berharap pemerintah tidak langsung ambil jalan pintas dengan melakukan impor sebesar-besarnya.

Polemik garam ini memang cukup rumit sih. Karena untuk mengatasinya butuh kerja sama dan semangat gotong royong dari banyak pihak. Semoga aja sih pemerintah bisa menyinergikan segala kepentingan dari berbagai pihak, biar sama-sama enak gitu~