BURT minta anggaran DPR naik jadi Rp 7,2 T

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR optimistis anggaran DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dapat kembali ke usulan awal sebesar Rp 7,2 triliun. Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan antara BURT dan Pemerintah, anggaran DPR tahun 2018 dipatok sebesar Rp 5,7 triliun.

Total anggaran Rp 5,7 itu dialokasikan untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun dan Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 1,7 triliun.

Ketua BURT DPR Anton Sihombing meyakini, jumlah Rp 5,7 triliun yang sebelumnya disepakati dapat disesuaikan kembali menjadi Rp 7,2 triliun setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan nota keuangan pada sidang paripurna Rabu (16/8) besok.

"Begini, yang kami ajukan itu Rp 7,2 triliun. Itu semua anggaran, udah kesetjenan, DPR, itu sudah semua kebutuhan. Kemarin yang dikabulkan Rp 5,7 triliun. Nanti kan kita rapat lagi. Masak pemerintah mau DPR nya keleleran," kata Anton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Selain itu, Anton menuturkan, dari total Rp 7,2 triliun, sekitar Rp 500 miliar akan dialokasikan untuk pembangunan gedung baru dan proyek penataan kawasan lainnya seperti alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan.

"Pokoknya kita minta alokasi dana Rp7,2 triliun untuk 2018," tambahnya.

Anton menambahkan, pembahasan terhadap anggaran dewan pun baru akan dilakukan di Badan Anggaran DPR setelah nota keuangan disampaikan Presiden Jokowi Rabu besok.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Aziz Syamsudin mengaku sama sekali tidak mengetahui soal pengajuan anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun. Aziz berujar, pengajuan anggaran DPR 2018 dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) atau Kesetjenan bukan Banggar. Menurutnya, belum ada pembahasan di Banggar terkait anggaran tersebut. "Ya enggak tahu lah. Mungkin di luar pembahasan Banggar kali," kata Aziz di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Dia menyebut, pembahasan anggaran DPR tahun 2018 baru akan dilakukan pada September mendatang atau setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD pada 16 Agustus. "Iya, September baru kita mulai," terangnya.

Hingga saat ini, kata Aziz, pihak BURT dan Kesetjenan DPR belum menyampaikan surat pemberitahuan anggaran DPR tahun 2018 kepada Banggar. "Ya saya nggak tau, saya tunggu surat aja. Kan saya tidak membahas tanpa ada surat," tegasnya.

Salah satu alokasi anggaran DPR tahun 2018 rencananya akan diperuntukkan untuk penataan kawasan di mana di dalamnya terdapat proyek pembangunan apartemen.