Pantas saja Anies manyun.. Strategi Pengamanan APBD oleh Ahok ternyata 3 Lapis.. Kalau Anies berani ganggu, Ini yang akan Terjadi...
Strategi jitu untuk mengamankan APBD sampai dengan tiga lapis dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Ahok pada waktu bertemu dengan Anies Baswedan.
Dalam pertemuan itu, netizen banyak menyoroti wajah dari Anies Baswedan yang terlihat cukup tidak mengenakkan saat Ahok diwawancarai oleh wartawan.
Seperti diketahui bahwa kemarin Anies sempat mendatangi Ahok di Balai Kota DKI Jakarta guna melakukan pembahasan soal dana anggaran APBD mendatang.
Tanggapan ICW
Menanggapi hal tersebut, Koordinator dari ICW (Indonesian Corruption Watch), Adnan Topan Husodo memberikan dukungan kepada Ahok.
Ia mengharapkan sistem lock seperti itu bisa dipertahankan oleh Anies Baswedan pada waktu memimpin DKI Jakarta pada lima tahun mendatang.
Sistem tersebut dianggap bisa mencegah permainan anggaran yang mungkin akan dilakukan oleh para pejabat-pejabat korup.
"Itu konsep yang telah dibuat pak Ahok untuk cegah pokir (pokok-pokok pikiran) ilegal. Itu upaya untuk mencegah pembocoran anggaran," tegas Adnan disalin ItuSalah.com dari laman MetroTvNews.
Anies tidak bisa usik Sistem
Adapun sistem pengamanan tersebut dianggapnya sudah terbukti sangat efektif dalam mengungkap skandal-skandal dugaan korupsi, salah satunya seperti skandal pengadaan UPS tahun 2014 silam.
Adnan menjelaskan kalau Anies tak meneruskan sistem tersebut, maka bakal berdampak pada kepercayaan publik dan kemungkinan praktik korupsi akan bisa dengan lengangnya terjadi.
"Konsep itu kan sudah ada standarnya. Sudah banyak diketahui publik. Kalau sampai diubah, tentu masyarakat akan curiga," terang Adnan.
Seperti diketahui bahwa Ahok selama ini mengandalkan sistem IT untuk bisa mengawasi dan mengevaluasi APBD. Adapun untuk sistem IT yang dimaksud terdiri dari tiga lapis, yaitu Sistem e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting.
Keberhasilan Ahok
Lewat sistem tersebut, Ahok pun telah berhasil mengatasi serta melakukan pencegahan atas munculnya anggaran-anggaran siluman yang biasa terjadi di tubuh Pemprov maupun DPRD.
Bahkan, Pemprov DKI juga diketahui telah membuka dokumen perencanaan anggaran sampai dengan harga satuan barangnya. Dokumen tersebut berbasis aplikasi supaya warga DKI Jakarta bisa turut berpartisipasi di dalam pengawasannya.
(itusalah/metrotvnews)
NB: Artikel ini dibuat oleh News Creator dengan tanggungjawab penuh diserahkan kepada News Creator. Pihak dari situs Forumdjakarta.com tidak bertanggungjawab atas isi dari artikel ini.
(Sumber : itusalah.com)
Dalam pertemuan itu, netizen banyak menyoroti wajah dari Anies Baswedan yang terlihat cukup tidak mengenakkan saat Ahok diwawancarai oleh wartawan.
Seperti diketahui bahwa kemarin Anies sempat mendatangi Ahok di Balai Kota DKI Jakarta guna melakukan pembahasan soal dana anggaran APBD mendatang.
Tanggapan ICW
Menanggapi hal tersebut, Koordinator dari ICW (Indonesian Corruption Watch), Adnan Topan Husodo memberikan dukungan kepada Ahok.
Ia mengharapkan sistem lock seperti itu bisa dipertahankan oleh Anies Baswedan pada waktu memimpin DKI Jakarta pada lima tahun mendatang.
Sistem tersebut dianggap bisa mencegah permainan anggaran yang mungkin akan dilakukan oleh para pejabat-pejabat korup.
"Itu konsep yang telah dibuat pak Ahok untuk cegah pokir (pokok-pokok pikiran) ilegal. Itu upaya untuk mencegah pembocoran anggaran," tegas Adnan disalin ItuSalah.com dari laman MetroTvNews.
Anies tidak bisa usik Sistem
Adapun sistem pengamanan tersebut dianggapnya sudah terbukti sangat efektif dalam mengungkap skandal-skandal dugaan korupsi, salah satunya seperti skandal pengadaan UPS tahun 2014 silam.
Adnan menjelaskan kalau Anies tak meneruskan sistem tersebut, maka bakal berdampak pada kepercayaan publik dan kemungkinan praktik korupsi akan bisa dengan lengangnya terjadi.
"Konsep itu kan sudah ada standarnya. Sudah banyak diketahui publik. Kalau sampai diubah, tentu masyarakat akan curiga," terang Adnan.
Seperti diketahui bahwa Ahok selama ini mengandalkan sistem IT untuk bisa mengawasi dan mengevaluasi APBD. Adapun untuk sistem IT yang dimaksud terdiri dari tiga lapis, yaitu Sistem e-musrenbang, e-planning, dan e-budgeting.
Keberhasilan Ahok
Lewat sistem tersebut, Ahok pun telah berhasil mengatasi serta melakukan pencegahan atas munculnya anggaran-anggaran siluman yang biasa terjadi di tubuh Pemprov maupun DPRD.
Bahkan, Pemprov DKI juga diketahui telah membuka dokumen perencanaan anggaran sampai dengan harga satuan barangnya. Dokumen tersebut berbasis aplikasi supaya warga DKI Jakarta bisa turut berpartisipasi di dalam pengawasannya.
(itusalah/metrotvnews)
NB: Artikel ini dibuat oleh News Creator dengan tanggungjawab penuh diserahkan kepada News Creator. Pihak dari situs Forumdjakarta.com tidak bertanggungjawab atas isi dari artikel ini.
(Sumber : itusalah.com)
Komentar
Posting Komentar